I  

Komisioner KPU Mamuju Memberi Kesaksian di Sidang MK

Komisioner KPU Mamuju, Asriani memberi kesaksian dalam lanjutan sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, 29 Juli 2019. Hal yang disampaikan Asriani dalam sidang tersebut terkait dalil gugatan yang diajukan PDI Perjuangan terkait dugaan kecurangan Pemilu dalam hal Daftar Pemilik Khusus (DPK).

Dalam gugatan PDI Perjuangan tersebut, KPU Mamuju dituding tidak menyediakan form A-DPK atau C7-DPK sehingga pemilik kategori khusus ini membludak pada pemungutan suara April 2019 lalu. PDI Perjuangan menduga, telah terjadi penggelembungan suara, khususnya untuk kategori DPK disebabkan oleh tidak tersedianya form A-DPK atau C7-DPK.

"KPU kabupaten sudah menjelaskan dan menginstruksikan ke bawah, form A-DPK ini secara format memang tidak tersedia. Tapi karena keterbatasan waktu, apalagi kita disibukkan dengan distribusi logistik, sehingga kami menyarankan ke penyelenggara Pemilu di bawah untuk menyiapkan form itu secara manual. Jadi terbantahkan argumentasi dalil pemohon," jelas Asriani.

Dijelaskan Asriani, ada beberapa TPS di Mamuju yang menyediakan C7-DPK, meski itu dibuat secara manual.

"Jadi tidak berdasar ketika pemohon mengatakan bahwa semua TPS tidak menyediakan form itu. Sementara kita temukan itu ada, meskipun itu dibuat secara manual," sambung dia.

Yang juga dipertanyakan oleh Asriani adalah pihak pemohon dalam gugatannya tidak menyebutkan lokasi dugaan pelanggaran atau penggelembungan suara yang dimaksud. "Tidak berdasar dalil pemohon untuk kemudian direkomendasikannya dilakukan PSU," bebernya.

Pemilih kategori DPK memang banyak di kabupaten Mamuju, mencapai 11.711. Menurut Asriani, berdasarkan petunjuk kemendagri, untuk Disdukcapil diinstruksikan untuk melakukan perekaman KTP-el. Intensitasnya pun tak main-main, hampir setiap bulan pihak Disdukcapil Mamuju melakukan perekaman hingga ke kecamatan.

"Jadi sehari sebelum hari pemungutan suara, itu perekaman tetap berlangsung. Kemudian dikeluarkannya putusan MK yang mengakomidir Suket (Surat Keterangan) untuk digunakan memilih. Jadi sebuah kewajaran ketika banyak pengguna DPK," 

Sementara itu, Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menyebut, pemilih untuk kategori DPK bukan hanya ia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan menggunakan KTP-el untuk memilih. Mereka yang juga menggunakan Suket untuk memilih juga dikategorikan sebagai pemilih DPK.

"Wajar kalau dia membldak. Masa kita tidak akomodir, kalau misalnya ia telah memenuhui syarat sebagai pemilih lantas mengantongi KTP-el atau Suket," sebut Hamdan Dangkang.

Selain Asriani, KPU Mamuju juga memberangkatkan anggota PPK Mamuju, Muh. Zabir Saleh dan KPPS desa Beru-Beru, Sabrianto untuk melakukan koordinasi dengan tim advokasi KPU RI sekaligus menghadiri sidang MK di Jakarta. (*)