I  

Konsolnas Divisi Hukum: Antisipasi Potensi Masalah

KPU RI menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) evaluasi Pemilu 2019 dan persiapan menuju gelaran Pilkada serentak tahun 2020. Komisioner KPU Mamuju divisi hukum, Ahmad Amran Nur turut hadir pada kegiatan yang resmi digelar Sabtu, 21 September 2019 itu.

Dalam sambutannya, Anggota KPU RI yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asyari menekankan pentingnya divisi ini, bekerja dengan tetap mempedomani peraturan dan Undang-undang (UU).

Dikutip dari website resmi KPU RI, dia menjelaskan tiga tujuan mewujudkan pemilu atau pemilihan berintegritas yakni bekerja sesuai kerangka hukum pemilu (UU, PKPU, Perbawaslu), menjalankan proses pemilu (tahapan pemilu) serta penegakan hukum pemilu.

Terkait akan dimulainya tahapan Pemilihan 2020, Hasyim juga meminta jajaran untuk mengantisipasi potensi masalah dan pelanggaran yang kerap muncul seperti akurasi daftar pemilih, tata kelola keuangan, syarat pencalonan, potensial paslon tunggal, kampanye pada masa dan tempat dilarang, dana kampanye dan politik uang, penyalagunaan wewenang petahana serta kesiapan TPS dan kesehatan penyelenggara

Adapun langkah antisipatif yang dapat dilakukan jajaran seperti meningkatkan kembali pemahaman terkait aturan kepemiluan dengan membaca kembali PKPU maupun UU yang berkaitan dengan pemilihan. Atau bertindak dan mengambil keputusan secara cermat dan penuh kehati-hatian sesuai peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pria kelahiran Pati, Jawa tengah ini juga mengingatkan anggota di divisi hukum dan pengawasan bahwa PKPU 17/2012 menyatakan bahwa Ketua KPU, KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing.

"Dan PKPU 8 Tahun 2019, menyatakan bahwa divisi hukum dan pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal, penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, serta kode perilaku", tutup Hasyim . (*)