I  

Sah, DPS Pilkada Mamuju Sebanyak 160.519

MAMUJU--KPU Mamuju menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pilkada tahun 2020 sebanyak 160.519. Jumlah tersebut terdiri dari 81.342 pemilih laki-laki dan 79.177 pemilih perempuan.

Penetapan DPS itu dilakukan di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan penetapan DPS Pilkada Mamuju tahun 2020 di Matos hotel Mamuju, Senin 14 September 2020.

Dalam prosesnya, rekapitulasi DPHP di forum tersebut bikin rekapitulasi DPHP yang sebelumnya telah dilakukan di tingkat kecamatan ikut terkoreksi. Hampir di setiap kecamatan ditemukan perubahan data saat rekapitulasi tingkat kabupaten.

Faktor utama dari koreksi data tersebut adalah ditemukannya beberapa pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat operator data melakukan pencocokan kembali di aplikasi Sidalih. TMS yang dimaksud bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, pemilih ganda serta beberapa faktor lainnya.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang usai pleno menguraikan, jumlah DPS yang telah ditetapkan di atas masih dapat berubah. KPU Mamuju pasca penetapan DPS ini selanjutnya akan menurunkan sekaligus mengumumkan hasil pleno tersebut ke tingkat kecamatan dan desa.

Termasuk menyerahkannya ke Bawaslu, partai politik, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta sejumlah stakeholder lainnya. Hamdan berharap, partisipasi aktif dari seluruh pihak dalam hal tanggapan dan masukan atas DPS yang telah ditetapkan itu.

"Setelah disinkronkan dengan aplikasi Sidalih, itu masih banyak ditemukan yang ganda. Kemudian terjadi juga perubahan TPS. Misalnya yang terjadi di Bala Balakang, di Siraun, ada juga di Kalukku. Aturan yang ada, ketika yang bersangkutan itu pindah memilih, maka akan di TMS-kan di TPS asalnya dan dijadikan pemilih baru di TPS tujuan. Ada juga beberapa pemilih yang sebelumnya telah dimasukkan, itu sudah meninggal dunia," beber Hamdan Dangkang.

"Ini kita umumkan paling lambat pada tanggal 19 September sampai 18 Oktober. Di situ sangat dibutuhkan peran aktif, utamanya di tim-tim bakal pasangan calon untuk melihat itu. Kami juga sudah berikan kepada masing-masing pimpinan partai pengusung maupun partai pendukung," sambung Hamdan.

Partisipasi aktif yang dimaksud adalah dengan mencermati DPS, apakah masih ada masyarakat yang belum terdaftar, atau terdaftar tapi tidak memenuhi syarat.

"Itu yang harapkan. Yang kami inginkan. Kalau pun misalnya sudah lewat di tanggal 28 Oktober. Itu masih bisa dilakukan pada saat PPS melakukan rekapitulasi penetapan DPT. Kalau tidak sempat disampaikan, masih ada peluang untuk disampaikan di tingkat PPK atau di rekapitulasi tingkat kabupaten," pungkas Hamdan Dangkang.

Turut hadir pada rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan penetapan DPS Pilkada Mamuju tahun 2020 hari itu Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, Sukmawati M Sila, para pimpinan Bawaslu Mamuju, perwakilan partai politik, TNI/Polri, serta perwakilan pemerintah daerah. (*)