I  

PPK dan PPS Aktif Kembali, KPU RI: Perhatikan Syarat Administrasi !

Rakor Pengaktifan PPK dan PPS yang Digelar Secara Virtual. (Foto/www.kpu.go.id)


JAKARTA--Tahapan Pemilihan 2020 lanjutan resmi bergulir. Hal tersebut kian mantap bsetelah diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020.

Untuk tahap awal, badan ad hoc; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sebelumnya non aktif diminta untuk diaktifkan kembali. Sementara yang belum dilantik, diminta untuk segera menjalani proses pelantikan.

"Menurut data, ada 39 PPK di Barito Timur. Besok harus dilantik. Juga PPS diaktifkan kembali dan yang belum dilantik harus dilantik,” tegas Anggota KPU RI, Ilham Saputra dalam paparannya di Rakor Pengaktifan PPK dan PPS Pemilihan 2020 yang digelar secara virtual, Sabtu (13/6/2020).

Di hadapan KPU provinsi, KPU kabupaten/kota serta sekretaris yang mengikuti Rakor tersebut, Ilham juga meminta jajarannya untuk cermat dalam menjalankan tahapan ini. Mengingat jeda tiga bulan tidak berjalannya tahapan Pemilihan 2020 akibat pandemi Covid-19 akan berpangaruh pada masih atau tidaknya pemenuhan syarat para petugas ad hoc tersebut.

"Seluruh tahapan kita harus hati-hati. Bagaimana persiapan administrasi, arsip orang yang sudah meninggal, tidak memenuhi syarat (TMS), mengundurkan diri. Sehingga kalau ada yang menggugat kita bisa jawab," pesan Ilham seperti dikutip dari kpu.go.id.

Pada kesempatan itu, Ilham menerangkan secara rinci tentang mekanisme pengaktifan kembali badan ad hoc. Mulai dari badan hukum, proses penggantian antar waktu, tahap-tahap yang harus dilalui hingga mendapat pengganti yang sesuai aturan. Hingga proses pelantikan.

"Pelantikan dapat dilaksanakan daring atau tatap muka. Namun untuk tatap muka harus sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku," tandasnya.

Di kabupaten Mamuju sendiri, proses pelantikan PPK dan PSS sebelumnya telah dilaksanakan. Meski badan ad hoc tersebut harus dinonaktifkan lantaran pandemi menyusul keputusan KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang terbit beberapa bulan yang lalu. (*)