I  

Jumlah TPS Pilkada Serentak Tahun 2020 Dipastikan Bertambah, Ini Penjelasannya

Ketua KPU RI, Arief Budiman. (Foto/www.kpu.go.id)



JAKARTA--Pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada tahun 2020 ini bakal tunduk pada protokol kesehatan pencegahan covid-19. Salah satu dampaknya adalah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipastikan bertambah.

Itu setelah pihak eksekutif, DPR RI dan penyelenggara Pemilu bersepakat untuk membatasi jumlah pemilih untuk setiap TPS. Yang awalnya maksimal 800 pemilih untuk tiap TPS, menjadi 500 pemilih per-TPS.

Ketua KPU RI, Arief Budiman berkesempatan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kemendagri, Kemenkeu, Bawaslu, DKPP, dan Kepala BNPB, Kamis (11/6/2020).

Arief Budiman menjelaskan, selain pembatasan jumlah pemilih untuk tiap TPS, RDP tersebut juga membahas kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 melalui sumber anggaran dari APBN dengan memerhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah; penyelenggara diminta melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020.

"Tindak lanjut kesimpulan RDP 3 Juni lalu KPU menerbitkan Surat Edaran Ketua KPU perihal pencermatan dan restrukturisasi anggaran hibah Pemilihan 2020 dan menerbitkan SE Ketua KPU perihal perubahan jumlah pemilih untuk pemetaan TPS Pemilihan Serentak 2020," papar Ketua KPU, Arief Budiman seperti dikutip dari www.kpu.go.id.

Dengan adanya kesepakatan jumlah pemilih di TPS sebanyak maksimal 500 pemilih itu, jumlah TPS yang sebelumnya tercatat sebanyak 253.929 TPS bertambah menjadi 304.927 TPS.

"Selisih perubahan jumlah TPS sebanyak 50.998, dengan konsekuensi penambahan PPDP dan penambahan komponen di TPS sehingga diperlukan tambahan anggaran akibat dari penambahan jumlah TPS," sambung Arief.

Sementara itu, hasil restrukturisasi terhadap usulan tambahan anggaran terjadi perubahan di KPU RI yang sebelumnya Rp 129.000.000.000 menjadi Rp 83.704.250.000. Ada perubahan sebesar Rp45.295.750.000

"Untuk KPU provinsi dan kabupaten/kota tetap, kemudian untuk tingkat Ad Hoc dari sebelumnya Rp 4.088.643.729.000 direstrukturisasi Rp 3.782.566.276.000. Ada perubahan Rp 306.077.453.000," jelasnya.

Sehingga jumlah total hasil restukturisasi yang sebelumnya Rp 5.694.714.806.000 menjadi Rp 4.768.653.968.000 dengan perubahan sebanyak Rp 926.060.838.000.

Efisiensi dilakukan melalui pengurangan anggaran supervisi pertemuan rapat dan bimtek secara langsung yang dilakukan oleh KPU RI. Termasuk perubahan atas dasar pembentukkan PPDP yang semula berbasis pada RT menjadi TPS.

Sementara itu, RDP kali ini juga memunculkan opsi pengalihan kewenangan pengadaan APD yang sebelumnya diberikan kepada KPU kemudian diserahkan kepada Gugus Tugas Penangananan Covid-19. Arief meminta adanya kepastian pengadaan APD di setiap daerah.

"Terkait pengadaan barang, KPU RI tidak akan melakukan pengadaan barang tapi anggaran akan didistribusikam ke KPU daerah sehingga bisa dilakukan dengan cepat termasuk kalau ada perubahan kekurangan dan sebagainya lebih cepat. Kalau memang pengadaan APD dilakukan oleh gugus tugas, KPU perlu mendapat kepastian jumlahnya cukup dan paling penting tiba tepat waktu," pungkas Arief Budiman.

KPU Mamuju awalnya telah mengkalkulasi jumlah TPS untuk Pilkada Mamuju tahun ini sebanyak 595 TPS dengan estimasi per-TPS maksimal 800 pemilih. Dengan perhitungan maksimal 500 pemilih per-TPS, KPU Mamuju telah menyusun rekapitulasi perkiraan jumlah TPS sebanyak 736 TPS. (*)